Ketua KPPS Coblos 100 Surat Suara

DENPASAR—Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bali mengungkap kecurangan yang di­lakukan seorang ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada hari pemungutan suara Pilgub Bali, Rabu (15/5). Ketua KPPS di TPS 3 Desa Bungkulan, Sawan, Buleleng, Gede Bagiada,  ketahuan mencoblos 100 surat suara.
Bawaslu menilai kecurangan itu tak bisa menggagalkan Pilgub baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, namun direkomendasikan agar pemungutan suara di TPS itu diulang.
“Tindakan tersebut sudah menyalahi prosedur dan tidak standar, sebab pemilih menggunakan hak pilih lebih dari sekali,” kata Ketua Bawaslu Bali, I Made Wena, di Denpasar, Kamis (16/5).
Tindak kecurangan itu tidak hanya dilaporkan oleh tim saksi pasangan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta, tetapi juga asisten Panitia Pengawas Lapangan yang bertugas di TPS tersebut.
“Berdasarkan laporan yang kami terima, ada seseorang yang setelah mendaftar, langsung mengambil sejumlah surat suara dan menuju bilik suara. Ketua KPPS di sana lalu datang menghampiri orang tersebut, namun ternyata bukan untuk merebut surat suara tetapi ikut juga di dalam bilik selama beberapa saat dan membantu memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke kotak suara,” ujarnya.
Orang tersebut dan Ketua KPPS diketahui mencoblos 100 surat suara karena ada selisih antara pemilih yang hadir dengan surat suara di dalam kotak. “Pemilih yang hadiri di TPS itu sebanyak 341, namun jumlah surat suara di kotak 441,” katanya.
Wena mengaku tidak mengetahui kepada pasangan siapa 100 suara itu ditujukan oleh pelaku dengan dibantu Ketua KPPS. Tetapi kasus itu dilaporkan oleh tim saksi pasangan nomor urut 2. 
Tindakan itu, sambung Wena, telah memenuhi unsur tindak pidana pemilih pilkada yang diatur Pasal 117 ayat 3 dan 4 UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. “Ancaman hukumannya menurut ketentuan itu minimal penjara satu bulan dan maksimal satu tahun, dengan denda Rp100.000 sampai Rp1 juta,” ujarnya.
Dia menambahkan, atas tindakan pidana yang telah dilakukan oleh dua orang itu, nanti Panwas Kabupaten Buleleng akan meneruskan kepada polisi. Wena mengatakan KPU mempunyai waktu maksimal tujuh hari sejak kemarin untuk pemungutan suara ulang di TPS tersebut. (JIBI/Kabar24/Ashari Purwo/Ant) redaksi@koran-o.com

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>