ATURAN PILKADES Warga Minta Perda Direvisi

Moh Khodiq Duhri

duhri@redaksi.solopos.com 

 

KLATEN—Puluhan warga yang mengatasnamakan Paguyuban Putra Desa mendatangi Gedung DPRD Klaten, Selasa (16/7).

Mereka mendesak revisi Peraturan Daerah (Perda) No. 10/2013 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 9/2006 tentang Pilkades.

Puluhan warga tiba di halaman Gedung DPRD Klaten sekitar pukul 09.30 WIB. Mereka membentangkan spanduk dan poster bertuliskan desakan revisi Perda No. 10/2013 yang baru dua bulan ditetapkan sebagai payung hukum. Beberapa warga juga berorasi supaya DPRD berkenan merevisi perda tersebut.

Warga tidak sepakat dengan bunyi Pasal 19 ayat (1) tentang Persyaratan Calon Kepala Desa (cakades). Dalam pasal itu disebutkan cakades harus terdaftar sebagai penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) paling sedikit satu tahun sejak dibukanya pendaftaran. Sebelumnya, cakades diharuskan terdaftar sebagai penduduk desa setempat paling sedikit enam bulan sejak dibuka pendaftaran.

Setelah berorasi, perwakilan warga diizinkan menemui jajaran Panitia Khusus (Pansus) yang membahas Raperda No. 10/2013 yang diketuai Eko Prasetyo dari Fraksi PDI Perjuangan.

Koordinator Lapangan, Prasetyo, pada kesempatan itu mengatakan Perda No. 10/2013 tersebut bertentangan dengan PP No. 72/2005 tentang Desa. Dalam Pasal 44 disebutkan yang dimaksud penduduk setempat adalah warga yang memiliki KTP desa yang bersangkutan.

Mendadak

Dia menganggap Klaten menjadi satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah yang tidak memberikan kesempatan kepada putra desa yang sudah memiliki KK dan KTP kurang dari setahun untuk mencalonkan diri sebagai cakades.

Ketua Paguyuban Putra Desa, Abi Kusno, menganggap perubahan kedua atas Perda Pilkades itu terkesan mendadak. Menurutnya, revisi perda yang dibuat dalam kurun waktu tiga bulan itu membuat banyak peluang putra desa untuk mencalonkan kepala desa menjadi terbuang.

Menanggapi hal itu, Eko mengatakan usulan pembahasan Raperda No. 10/2013 diajukan Pemkab Klaten. Menurutnya, persyaratan cakades harus terdaftar sebagai penduduk desa setempat paling sedikit enam bulan menimbulkan persoalan di tataran bawah seperti yang terjadi di Desa Soka, Kecamatan Karangdowo pada pilkades tahap pertama.

Eko menjelaskan revisi Perda No. 10/2013 tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Menurutnya, revisi tersebut harus diajukan melalui program legislasi daerah sehingga butuh waktu lama untuk merevisinya.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>